MEDAN, 12 SEPTEMBER 2026 — Indonesia telah 81 tahun merdeka. Sebuah perjalanan panjang sebagai bangsa yang memiliki kekayaan sumber daya alam luar biasa, sumber daya manusia yang besar, wilayah yang luas, serta kekayaan budaya dan potensi ekonomi yang tidak sedikit.
Namun, pertanyaan besar yang patut terus disampaikan kepada negara adalah: apakah seluruh kekayaan tersebut sudah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia?
Dalam wawancara bersama Rules Gajah, S.Kom., Ketua Umum DPP GNI (Generasi Negarawan Indonesia), disampaikan bahwa kemerdekaan tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan secara politik. Kemerdekaan juga harus diwujudkan dalam kehidupan nyata: rakyat memperoleh pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan yang terjangkau bahkan semakin universal, pekerjaan yang bermartabat, pangan yang cukup, tempat tinggal yang layak, serta perlindungan hukum yang adil.
Semangat tersebut sejalan dengan amanat Pancasila, khususnya sila kelima: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Demikian pula Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 harus terus menjadi pedoman dalam membangun perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
KEKAYAAN ALAM HARUS KEMBALI SEBESAR-BESARNYA UNTUK RAKYAT
Indonesia memiliki minyak dan gas bumi, mineral, batu bara, perkebunan, kehutanan, kelautan, pertanian dan berbagai sumber daya lainnya.
Menurut Rules Gajah, persoalannya bukan semata-mata seberapa besar kekayaan yang dimiliki Indonesia, tetapi bagaimana negara memastikan kekayaan tersebut dikelola secara transparan, berkeadilan, berkelanjutan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Rakyat berhak mengetahui bagaimana sumber daya publik dikelola, berapa penerimaan negara yang diperoleh, ke mana anggaran dialokasikan, serta siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi penyimpangan.
Karena itu, keterbukaan informasi publik bukan sekadar slogan.
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) harus menjadi instrumen penting untuk memperkuat pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.
Informasi mengenai kebijakan publik, penggunaan anggaran, program pemerintah dan pengelolaan sumber daya negara pada prinsipnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KORUPSI ADALAH MUSUH KESEJAHTERAAN RAKYAT
Korupsi bukan sekadar persoalan mengambil uang negara.
Ketika anggaran pendidikan diselewengkan, yang menjadi korban adalah anak-anak.
Ketika anggaran kesehatan dikorupsi, yang terdampak adalah masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
Ketika anggaran pembangunan disalahgunakan, yang dirugikan adalah rakyat yang seharusnya menikmati infrastruktur dan pelayanan publik.
Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara serius, profesional, transparan dan tanpa pandang bulu.
Terhadap pelaku korupsi, negara harus menjatuhkan hukuman yang tegas sesuai tingkat kesalahan, kerugian negara, dampak sosial, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Pemiskinan koruptor melalui perampasan aset hasil kejahatan yang telah terbukti secara hukum juga harus diperkuat agar korupsi tidak menjadi kejahatan yang dianggap menguntungkan.
Tuntutan masyarakat terhadap hukuman yang sangat berat, termasuk hukuman mati untuk tindak pidana korupsi dalam keadaan yang memenuhi persyaratan hukum, harus ditempatkan dalam kerangka due process of law, pembuktian di pengadilan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Yang terpenting, jangan sampai seorang koruptor tetap dapat menikmati hasil kejahatannya setelah menjalani hukuman.
PENEGAK HUKUM HARUS MENJADI CONTOH
Negara hukum tidak akan kuat apabila hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil tetapi tumpul kepada mereka yang memiliki kekuasaan.
Apabila terdapat aparat penegak hukum yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, memperjualbelikan perkara, menerima suap, menghalangi proses hukum atau melakukan tindakan yang mencederai keadilan, maka harus diproses melalui mekanisme hukum dan etik secara tegas.
Tidak boleh ada aparat, pejabat, pengusaha ataupun kelompok tertentu yang kebal hukum.
Keadilan harus berdiri di atas kebenaran dan bukti, bukan berdasarkan jabatan, kekuasaan, uang ataupun koneksi.
KESEHATAN DAN PENDIDIKAN: JANGAN HANYA MENJADI JANJI
Menuju Indonesia Emas, negara harus memastikan rakyat memperoleh akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
Pendidikan dasar dan layanan kesehatan harus semakin mudah diakses masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.
Program pendidikan gratis dan kesehatan gratis harus dibangun dengan sistem anggaran yang transparan, tepat sasaran, memiliki standar pelayanan yang jelas dan dapat diawasi masyarakat.
Gratis bukan berarti kualitas rendah.
Justru negara harus memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang bermutu dan setiap warga memperoleh pelayanan kesehatan yang manusiawi.
LAPANGAN KERJA HARUS TERBUKA
Kemerdekaan ekonomi juga berarti rakyat memiliki kesempatan untuk bekerja dan meningkatkan taraf hidup.
Negara perlu memperkuat industri nasional, UMKM, pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, teknologi dan sektor produktif lainnya sehingga tercipta lapangan kerja yang luas.
Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari angka statistik.
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
Apakah rakyat mendapatkan pekerjaan?
Apakah upahnya layak?
Apakah pekerja mendapatkan perlindungan?
Apakah anak muda memiliki masa depan?
Jika pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi kesenjangan semakin lebar, maka negara harus melakukan evaluasi terhadap arah kebijakan pembangunan.
PANGAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Rakyat Indonesia juga berhak memperoleh pangan yang cukup, aman dan terjangkau.
Program bantuan sosial, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan berbagai program kesejahteraan harus dikelola secara transparan serta tepat sasaran.
Setiap rupiah uang rakyat harus memberikan manfaat nyata.
Tidak boleh ada ruang bagi praktik mark-up, proyek fiktif, konflik kepentingan ataupun penyalahgunaan anggaran.
MENUJU 100 TAHUN INDONESIA MERDEKA
Tahun 2045 akan menjadi momentum 100 tahun Indonesia merdeka.
Indonesia Emas tidak cukup hanya dibangun melalui slogan.
Indonesia Emas harus dibangun dengan:
- pemerintahan yang bersih;
- penegakan hukum yang adil;
- pendidikan berkualitas dan semakin terjangkau;
- pelayanan kesehatan yang kuat;
- lapangan kerja yang luas;
- perlindungan pekerja;
- ketahanan pangan;
- pengelolaan sumber daya alam yang transparan;
- pemberantasan korupsi;
- pemerataan pembangunan;
- keterbukaan informasi publik; dan
- perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang lemah.
RAKYAT BERHAK MENGAWASI NEGARA
Dalam negara demokrasi, rakyat bukan hanya objek pembangunan.
Rakyat adalah pemegang kedaulatan.
Karena itu, masyarakat, pers dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
UU KIP harus digunakan sebagai salah satu instrumen kontrol sosial, tentunya dengan tetap menghormati informasi yang memang dikecualikan berdasarkan hukum.
Pemerintah harus membangun budaya keterbukaan, bukan budaya menutup-nutupi.
Semakin terbuka pemerintah dalam memberikan informasi yang memang menjadi hak publik, semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap negara.
KEMERDEKAAN HARUS DIRASAKAN DI KEHIDUPAN SEHARI-HARI
Setelah 81 tahun merdeka, perjuangan bangsa belum selesai.
Kemerdekaan yang hakiki bukan hanya ketika bendera Merah Putih berkibar.
Kemerdekaan harus terasa ketika seorang anak miskin tetap bisa sekolah.
Ketika orang sakit bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.
Ketika seorang pekerja memperoleh upah yang layak.
Ketika petani mendapatkan harga yang adil.
Ketika nelayan mendapatkan perlindungan.
Ketika anak muda mendapatkan pekerjaan.
Ketika rakyat kecil mendapatkan keadilan di pengadilan.
Dan ketika uang negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Inilah pekerjaan besar menuju 100 tahun Indonesia merdeka.
Negara Indonesia yang kaya sumber daya alam dan sumber daya manusia harus mampu menjadi negara yang kuat, adil, bersih, berdaulat dan sejahtera.
Jangan biarkan kemerdekaan hanya menjadi sejarah.
Jadikan kemerdekaan sebagai kenyataan yang dirasakan setiap rakyat Indonesia.
Dari rakyat, oleh negara, dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
MERDEKA!
0 Komentar